Kamp Intelektual Merah IMM Surabaya Bekali Kader Baca Persoalan Politik dan Kebijakan Publik

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Surabaya melalui Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) menyiapkan Kamp Intelektual Merah (KIM) pada Jumat-Ahad (25–27/9/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Eskalasi Intelektual Kader Profetik dalam Menjawab Tantangan Politik dan Kebijakan Publik Lokal”.

KIM dirancang sebagai ruang penguatan kapasitas intelektual kader IMM dalam memahami persoalan politik dan kebijakan publik, khususnya pada tingkat lokal. Program tersebut diarahkan agar kader tidak hanya memahami persoalan secara konseptual, tetapi juga memiliki kemampuan menganalisis persoalan berdasarkan ilmu dan metodologi yang sistematis.

Program ini juga ditempatkan dalam konteks tujuan IMM, yakni mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Karena itu, penguatan kapasitas akademik kader diarahkan agar memiliki keterkaitan dengan persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian dalam KIM adalah persoalan politik dan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat mustad'afin. Kader IMM didorong untuk memahami berbagai persoalan tersebut melalui pendekatan akademis sekaligus melihat kemungkinan advokasi yang dapat dilakukan berdasarkan pengetahuan dan metodologi yang dimiliki.

Pembahasan mengenai politik dan kebijakan publik lokal dinilai penting karena berbagai persoalan masyarakat tidak selalu menjadi perhatian dalam ruang publik yang lebih luas. Persoalan ekonomi, pertanahan, lingkungan, serta kesejahteraan sosial di tingkat lokal membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, membaca struktur yang memengaruhinya, dan menyusun rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

KIM juga mengambil konteks perubahan sosial yang berlangsung dalam situasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Kondisi tersebut menggambarkan lingkungan yang diwarnai perubahan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Dalam konteks kader IMM, kemampuan intelektual dan daya tahan dalam menghadapi kompleksitas persoalan menjadi bagian dari kapasitas yang perlu dikembangkan.

Selain itu, KIM membawa perhatian pada persoalan yang disebut Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise sebagai fenomena matinya kepakaran. Dalam konteks tersebut, peserta akan diarahkan untuk memahami persoalan politik dan kebijakan publik dengan menggunakan kerangka keilmuan dan metodologi, bukan sekadar berdasarkan pendapat atau narasi yang beredar.

Delapan Materi Disiapkan

Dalam pelaksanaannya, KIM menyiapkan delapan materi utama. Materi tersebut meliputi Ilmu Politik, Ideopolstratak IMM, Ilmu Sosial Profetik (ISP), Problem Kemiskinan dan Keadilan Struktural, Kebijakan Publik, Strategi Advokasi-Isu Agraria dan Lingkungan, Analisis Sosial, serta Teknik Penyusunan Policy Brief.

Materi tersebut disusun untuk memberikan dasar kepada peserta dalam membaca persoalan sosial-politik dari berbagai perspektif. Peserta tidak hanya diperkenalkan pada konsep politik dan kebijakan publik, tetapi juga dibekali kemampuan melakukan analisis sosial serta menyusun dokumen kebijakan.

Teknik penyusunan policy brief, misalnya, diarahkan untuk membekali peserta agar mampu mengolah hasil analisis menjadi dokumen rekomendasi yang ringkas dan berbasis persoalan. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan untuk menyampaikan gagasan maupun rekomendasi terkait persoalan publik.

KIM juga tidak diarahkan hanya untuk kader yang berada di lingkungan PC IMM Kota Surabaya. Peserta berasal dari berbagai daerah sehingga pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan diharapkan dapat dikembangkan kembali sesuai dengan persoalan di daerah masing-masing.

Dorong Gerakan Kolektif Kader

Pelaksanaan KIM di tingkat PC IMM Kota Surabaya juga diarahkan untuk memperluas ruang interaksi antarkader. Program ini tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan yang berorientasi pada kepentingan satu komisariat, tetapi sebagai ruang untuk mempertemukan kader dengan latar belakang dan pengalaman gerakan yang berbeda.

Melalui ruang tersebut, kader diharapkan dapat membangun tradisi intelektual yang lebih kolektif dalam membaca persoalan politik dan kebijakan publik. Pendekatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi kecenderungan gerakan yang hanya berorientasi pada kepentingan komisariat masing-masing.

Output KIM nantinya diarahkan pada lahirnya produk analisis sebagai hasil dari proses pembelajaran dan pengkajian peserta. Produk tersebut diharapkan dapat menjadi wacana intelektual sekaligus rekomendasi dalam merespons persoalan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kelompok mustad'afin.

Dengan demikian, Kamp Intelektual Merah tidak hanya menjadi ruang pembelajaran selama tiga hari. Program ini dirancang untuk membangun kemampuan kader dalam membaca persoalan, menyusun analisis, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memahami berbagai persoalan publik di tingkat lokal. (*)

Editor: Mazley Insafi