Harga hunian yang kian sulit dijangkau, akses terhadap air bersih, dan keterbatasan ruang tinggal menjadi bagian dari persoalan kemiskinan di perkotaan. Bagi masyarakat yang hidup dengan pendapatan terbatas, persoalannya bukan hanya bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagaimana memperoleh tempat tinggal di tengah tingginya biaya hidup kota.
Persoalan tersebut turut diangkat Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Dr. Radius Setyawan dalam kegiatan Kamp Intelektual Merah (KIM) 2026 PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Surabaya pada Sabtu (26/9/2026) di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya.
Dalam paparannya, Radius menjelaskan bahwa kemiskinan perkotaan memiliki karakter berbeda dengan kemiskinan di pedesaan. Perbedaan pola kehidupan, kebutuhan dasar, dan akses terhadap sumber daya membuat kemiskinan tidak cukup dipahami hanya melalui ukuran pendapatan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Menurutnya, kebutuhan tersebut menjadi persoalan penting di perkotaan karena masyarakat tidak selalu dapat memperolehnya secara langsung dari lingkungan tempat tinggal.
“Kalau di desa, air bersih itu rasanya satu hal yang melimpah di daerah-daerah tertentu. Di Surabaya, di kota-kota yang lain, ini jadi hal yang pokok,” katanya.
Radius juga menyinggung privatisasi air sebagai isu yang perlu diperhatikan dalam pembahasan layanan dasar perkotaan. Ketika air harus dibeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan ekonomi turut menentukan akses masyarakat terhadap sumber daya tersebut.
Selain layanan dasar, ia menyebut marginalisasi dan keterbatasan partisipasi sosial-politik sebagai bagian dari persoalan kemiskinan perkotaan.
“Marjinalisasi, keterbatasan, partisipasi sosial politik. Jadi apa namanya, di kota itu kira-kira persoalannya ini,” ujarnya.
Membaca Kemiskinan dari Ruang Kota
Radius mengajak peserta melihat kemiskinan melalui ruang-ruang tempat masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Ia menyebut lorong-lorong, bantaran sungai, dan kawasan di bawah jembatan sebagai ruang yang dapat membantu kader memahami persoalan kemiskinan secara langsung.
Ia mendorong peserta tidak hanya membicarakan kemiskinan berdasarkan teori, tetapi juga mempertanyakan kondisi yang membuat masyarakat tinggal dan bekerja di tempat-tempat tersebut.
“Biar kalian membicarakan. Apa kemiskinan itu di lorong-lorong jembatan itu? Orang kenapa memilih bekerja?” katanya.
Dalam paparannya, Radius menyinggung kawasan yang ia sebut sebagai Seribu Satu di Surabaya. Ia mengingat adanya warga yang tinggal di bawah jembatan tol karena keterbatasan pilihan tempat tinggal.
“Menurut saya, saya nggak tahu masih ada apa nggak ya? Yang di Seribu Satu, di daerah di Surabaya yang Seribu Satu apa itu namanya itu. Itu kan bagaimana orang hidup di bawah jembatan tol kalau nggak salah. Dan dia hidup di situ karena ini. Nggak ada pilihan,” paparnya.
Contoh tersebut mengantarkan pembahasan pada persoalan keterjangkauan hunian. Radius menilai, kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan pendapatan membuat masyarakat menghadapi kesulitan untuk memiliki rumah di Surabaya.
Ia bahkan menyinggung kondisi dosen muda yang belum tentu mampu membeli rumah di kota tempat mereka bekerja.
“Jangankan orang dengan ekonomi, dosen-dosen seperti saya itu. Apalagi dosen-dosen muda. Itu gajinya itu nggak akan cukup untuk beli rumah di Surabaya,” ujarnya.
Persoalan hunian tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak hanya memengaruhi kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan memperoleh tempat tinggal juga berkaitan dengan harga properti dan besarnya pendapatan yang dimiliki.
Urbanisasi dan Bayangan Kehidupan Kota
Radius juga menyoroti urbanisasi sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami kemiskinan perkotaan. Menurutnya, keinginan memperoleh kehidupan yang lebih baik di kota dapat mendorong masyarakat meninggalkan desa dan berpindah ke perkotaan.
“Orang anak di desa itu mengimajinasikan bahwa yang disebut sukses itu adalah ketika dia hidup di perkotaan. Urbanisasi, urbanisasi itu satu momen yang mengerikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan membutuhkan uang untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan dasar, mulai dari pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga akses pekerjaan.
“Kaum kota itu membutuhkan uang untuk hampir semua kebutuhan dasar. Pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan akses pekerjaan,” jelasnya.
Kondisi tersebut berbeda dengan kehidupan di sebagian wilayah pedesaan, tempat masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan tertentu dari sumber daya di lingkungan sekitarnya. Di perkotaan, pemenuhan kebutuhan dasar lebih banyak bergantung pada kemampuan ekonomi.
Karena itu, perpindahan ke kota tidak dengan sendirinya menjamin kehidupan yang lebih baik. Harapan memperoleh pekerjaan dan penghasilan perlu berhadapan dengan biaya hidup, keterjangkauan hunian, serta akses terhadap layanan dasar.
Kemiskinan sebagai Persoalan Ruang
Lebih jauh, Radius menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan juga berkaitan dengan siapa yang dapat tinggal di kota dan ruang mana yang tersedia bagi mereka.
“Ini desa dan kota berbeda. Kemiskinan menjadi persoalan ruang. Kemiskinan perkotaan bukan hanya soal pendapatan, tapi siapa yang memiliki hak untuk tinggal di kota dan di ruang mana mereka diperbolehkan,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, persoalan kemiskinan tidak hanya menyangkut jumlah pendapatan, tetapi juga kesempatan masyarakat memperoleh tempat tinggal. Ketika harga rumah meningkat lebih cepat daripada kemampuan ekonomi sebagian warga, akses terhadap hunian menjadi persoalan tersendiri.
Radius menyinggung kondisi generasi muda yang menghadapi tantangan untuk membeli rumah di tengah tingginya harga properti.
“Harga rumah di Surabaya, apalagi di perkotaan. Itu bisa jadi sudah jauh dari gaji kalian,” ujarnya kepada peserta.
Pada bagian akhir paparannya, Radius mengajak peserta melihat kemiskinan melalui perspektif relasi kuasa dan wacana. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kondisi individual, tetapi juga dapat dipahami melalui hubungan kekuasaan yang membentuk posisi kelompok tertentu dalam masyarakat.
“Michel Foucault itu bicara tentang relasi kuasa, tentang wacana. Bahwa kemiskinan itu salah satunya adalah produk relasi kuasa,” pungkasnya.
Paparan Radius memperlihatkan bahwa kemiskinan perkotaan tidak bisa dilepaskan dari persoalan akses. Harga hunian yang sulit dijangkau, kebutuhan dasar yang harus dibeli, serta keterbatasan ruang tinggal menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak berhenti pada besarnya pendapatan seseorang, tetapi juga pada sejauh mana pendapatan itu mampu menjamin kehidupannya di kota.
Memahami kemiskinan, dengan demikian, berarti melihat bukan hanya kondisi orang yang mengalaminya, melainkan juga keadaan yang membatasi pilihan hidup mereka. Kebijakan, akses terhadap sumber daya, dan relasi kuasa menjadi bagian yang perlu diperiksa untuk memahami mengapa kemiskinan tetap menjadi persoalan di tengah perkembangan perkotaan. (*)
Komentar 0
Jaga ruang diskusi tetap sehat, relevan, dan saling menghargai.