Setiap bulan, jutaan perempuan Indonesia membayar pajak atas sesuatu yang tidak mereka pilih. Menstruasi bukan gaya hidup dan tidak bisa ditunda. Namun, setiap pembalut yang dibeli tetap dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan beban efektif 11 persen.
Pada 29 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pembalut merupakan Barang Kena Pajak yang belum termasuk kelompok barang berfasilitas pembebasan PPN. DJP juga menyatakan bahwa pajak tersebut bukan pungutan khusus perempuan, melainkan pajak konsumsi (Katadata, 29/10/2026; Kompas.com, 30/10/2026). Beban efektif 11 persen tersebut juga dijelaskan dalam pemberitaan Metro TV (Metro TV, 31/10/2026).
Jawaban itu mungkin rapi secara administrasi, tetapi terasa dingin terhadap kenyataan. Ketika negara berlindung di balik prinsip netralitas pajak, siapa yang sebenarnya menanggung bebannya?
Sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pada prinsipnya barang dan jasa dikenai PPN, kecuali yang memperoleh fasilitas tertentu. Negara memang memberikan pembebasan PPN atas sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, dan sayuran. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat (The Jakarta Post, 16/12/2024).
Yang janggal adalah pembalut belum masuk dalam daftar kebutuhan yang memperoleh fasilitas pembebasan tersebut. Melalui PMK Nomor 61 Tahun 2025, pemerintah bahkan menanggung PPN atas 44 jenis barang untuk kebutuhan TNI, termasuk kuda kavaleri, cambuk kuda, tapal kuda, hingga kantong kotoran kuda, yang berlaku sampai akhir 2025. Negara ternyata memiliki mekanisme untuk menanggung PPN ketika menganggap suatu kebutuhan perlu difasilitasi. Untuk pembalut, kemauan itu belum terlihat.
Dalih netralitas mulai runtuh ketika kita melihat dampaknya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan diskriminasi sebagai pembatasan yang didasarkan pada pembedaan manusia, termasuk jenis kelamin, baik secara langsung maupun tidak langsung (SIP Law Firm).
Ukuran diskriminasi bukan hanya bunyi aturan, melainkan juga akibat yang ditimbulkannya. Kebutuhan menstruasi berkaitan langsung dengan kondisi biologis perempuan. Karena itu, PPN atas pembalut dapat menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi kelompok yang membutuhkan produk tersebut.
Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menyebut kebijakan ini memiliki bias gender karena pembalut merupakan produk yang dikonsumsi perempuan (Kompas.com, 30/10/2026).
UUD 1945 sebenarnya telah memberikan pegangan. Pasal 28I ayat (2) melarang perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, sedangkan Pasal 28H ayat (2) menjamin perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan.
Memperlakukan kondisi yang berbeda dengan cara yang sama belum tentu menghasilkan keadilan. Dalam persoalan ini, netralitas aturan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketimpangan dampak.
Dampaknya pun melampaui persoalan harga. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof. Heru Tjaraka, mengingatkan bahwa harga pembalut yang memberatkan dapat membuat perempuan mengurangi frekuensi penggantian pembalut, beralih ke bahan yang tidak higienis, atau memangkas pengeluaran untuk kebutuhan pokok lainnya (JawaPos, 11/8/2026).
Artinya, kebijakan pajak ini berpotensi berujung pada risiko kesehatan dan persoalan martabat manusia. Padahal, hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) juga menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sementara itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menambahkan bahwa PPN turut membentuk harga pembalut. Padahal, kemampuan ekonomi setiap perempuan tidak sama, terlebih ketika daya beli masyarakat sedang melemah (Kontan, 3/11/2026).
Pajak bukan takdir. Pasal 23A UUD 1945 mensyaratkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Artinya, pengenaan PPN atas pembalut merupakan pilihan kebijakan yang dapat dievaluasi dan dikoreksi melalui mekanisme hukum.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anis Byarwati, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut (IKPI, 3/11/2026).
Di Mahkamah Konstitusi (MK), seorang warga bernama Bernita Matondang menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU PPN sebagaimana diubah melalui UU HPP pada awal November 2026. Permohonan tersebut tercatat dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026 (DDTCNews, 3/11/2026; IKPI, 3/11/2026; AFU.ID).
Dalam permohonannya, ia menggunakan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji. Ia meminta agar penentuan barang kebutuhan pokok yang memperoleh pembebasan PPN turut mempertimbangkan kebutuhan esensial masyarakat.
Ada empat dalih yang biasa digunakan untuk mempertahankan pengenaan pajak ini. Namun, semuanya perlu diuji secara kritis.
Pertama, PPN berlaku umum dan tidak menyasar gender tertentu. Persoalannya, konsep diskriminasi tidak langsung justru hadir untuk menjelaskan aturan yang tampak netral di atas kertas, tetapi menimbulkan dampak yang tidak setara bagi kelompok tertentu.
Kedua, penerimaan negara. Dengan sekitar 60–70 juta perempuan usia produktif, Prof. Heru memperkirakan potensi penerimaan PPN dari pembalut hanya sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2,5 triliun per tahun. Angka tersebut relatif kecil dibandingkan penerimaan PPN nasional yang mencapai lebih dari Rp700 triliun (Universitas Airlangga).
Ketiga, ketepatan sasaran. Pembebasan PPN atas pembalut dianggap akan dinikmati semua kalangan, termasuk kelompok berpenghasilan tinggi. Namun, alasan serupa juga dapat diterapkan pada beras dan sayuran yang tetap memperoleh fasilitas pembebasan karena merupakan kebutuhan dasar, bukan semata-mata karena pembelinya berasal dari kelompok miskin.
Keempat, kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Mahkamah Konstitusi memang cenderung memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan. Namun, ruang tersebut bukan tanpa batas. Dalam berbagai putusannya, MK menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak boleh bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, atau menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (Antara; Hukumonline).
Indonesia sebenarnya tidak sedang memikirkan sesuatu yang baru. Sejumlah negara telah lebih dahulu mengubah kebijakan pajak atas produk menstruasi. Kenya menjadi negara pertama yang membebaskan pajak produk menstruasi pada 2004, disusul Kanada pada 2015 dan India pada 2018 yang menghapus pajak 12 persen. Jerman menurunkan tarif dari 19 persen menjadi 7 persen pada 2020, sedangkan Inggris menerapkan tarif nol persen sejak 2021.
Salah satu contoh yang relevan adalah Kolombia. Pada November 2018, Mahkamah Konstitusi negara tersebut membatalkan pajak 5 persen atas pembalut dan tampon dengan pertimbangan kesetaraan gender (Tampon Tax).
Namun, pembebasan pajak bukan obat mujarab untuk mengatasi seluruh persoalan kemiskinan menstruasi. Laporan Thomson Reuters Foundation menunjukkan bahwa hasil kebijakan penghapusan pajak produk menstruasi tidak selalu merata di berbagai negara (Context/Thomson Reuters Foundation). Hal itu justru menjadi alasan untuk mengawal pelaksanaannya, bukan untuk menghindari perubahan kebijakan.
Jalan keluar sebenarnya tersedia jika pemerintah memiliki kemauan. Prof. Heru menawarkan dua skema. Pertama, mengubah PP Nomor 49 Tahun 2022 agar pembalut masuk kategori barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Kedua, memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) melalui peraturan menteri keuangan sebagai langkah transisi.
Skema kedua memiliki kemiripan dengan mekanisme yang pernah digunakan pemerintah untuk menanggung PPN atas barang-barang tertentu. Namun, kebijakan pembebasan atau penanggungan PPN juga harus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan konsumen melalui penurunan harga di tingkat pembeli.
Menstruasi bukan pilihan. Pajaknya yang merupakan pilihan kebijakan, dan pilihan itu bisa diubah.
Konstitusi tidak boleh berhenti sebagai teks dalam UUD 1945. Nilai-nilainya harus diuji melalui kebijakan sehari-hari, termasuk kebijakan yang tampak kecil di meja kasir ketika seorang perempuan membeli kebutuhan dasarnya.
Pertanyaannya tinggal satu: sampai kapan negara berpura-pura tidak melihat? (*)
Editor: M. Tanwirul Huda
Komentar 0
Jaga ruang diskusi tetap sehat, relevan, dan saling menghargai.