Laut Bercerita: Suara yang Dibungkam, Demokrasi yang Dipertanyakan

Ada sesuatu yang ganjil dari sebuah negeri yang mengajarkan rakyatnya untuk mencintai tanah air, tetapi terkadang membuat sebagian warganya harus berpikir berkali-kali sebelum mengutarakan kegelisahan. Kita diajarkan bahwa Indonesia lahir dari keberanian, bahwa kemerdekaan diperjuangkan melalui perlawanan, dan bahwa suara pemuda pernah menjadi salah satu kekuatan yang menggerakkan sejarah.

Namun, ketika suara itu kembali terdengar dari jalanan, ruang diskusi, kampus, maupun media sosial, pertanyaan lama muncul kembali: apakah keberanian masih mendapat tempat ketika berhadapan dengan kekuasaan?

Pertanyaan itulah yang terasa mengendap ketika menyaksikan Laut Bercerita, film yang diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori. Melalui sosok Biru Laut dan kawan-kawannya, penonton diajak menyusuri kehidupan mahasiswa yang tidak sekadar ingin menyelesaikan pendidikan, tetapi juga berusaha memahami ketidakadilan di sekeliling mereka.

Mereka membaca, berdiskusi, membangun kesadaran, dan membayangkan Indonesia yang lebih layak bagi semua orang. Namun, idealisme tersebut berhadapan dengan situasi politik yang menjadikan perbedaan pandangan sebagai sesuatu yang berbahaya.

Barangkali, di situlah letak kekuatan Laut Bercerita. Film ini tidak hanya berkisah tentang seseorang yang kehilangan kebebasannya. Lebih dari itu, film ini berbicara tentang masyarakat yang kehilangan kesempatan untuk mengetahui kebenaran secara utuh.

Ketika Berpikir Menjadi Sesuatu yang Dicurigai

Biru Laut bukan sekadar tokoh fiksi yang berani melawan keadaan. Ia merepresentasikan generasi muda yang percaya bahwa mencintai negara tidak selalu berarti menyetujui segala keputusan penguasanya.

Sebab, bukankah cinta yang paling dewasa justru lahir dari keberanian untuk mengoreksi?

Dalam demokrasi, kritik seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan, bukan ancaman yang harus disingkirkan. Mahasiswa tidak harus selalu benar dalam setiap tuntutannya, sebagaimana pemerintah tidak mungkin selalu keliru dalam setiap kebijakannya. Namun, keduanya harus memiliki ruang untuk beradu gagasan tanpa kehilangan hak-hak dasarnya.

Ketika diskusi dianggap mencurigakan, kritik diperlakukan sebagai permusuhan, dan pertanyaan dijawab dengan intimidasi, persoalannya tidak lagi sekadar perbedaan pendapat. Ada sesuatu yang lebih mendasar sedang dipertaruhkan: hak warga negara untuk berpikir, berbicara, dan ikut menentukan arah kehidupan bersama.

Kisah Laut mengingatkan bahwa kebebasan bukan sekadar sesuatu yang tertulis dalam konstitusi. Kebebasan juga harus terasa nyata ketika mahasiswa menyampaikan pendapat, jurnalis mengungkap persoalan, atau warga mempertanyakan kebijakan publik.

Negara yang kuat semestinya tidak gentar menghadapi kritik. Kritik yang jujur bukanlah musuh negara, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Cerita Orde Baru, Persoalan Hari Ini

Kisah Laut Bercerita berangkat dari suasana politik menjelang berakhirnya Orde Baru. Akan tetapi, menganggap seluruh persoalan yang diangkat film ini hanya milik masa lalu merupakan cara yang terlalu mudah untuk berdamai dengan sejarah.

Indonesia hari ini tentu tidak identik dengan Indonesia pada penghujung 1990-an. Kita memiliki pemilihan umum, ruang digital yang luas, beragam media, serta kesempatan yang lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun, keberadaan institusi demokrasi tidak otomatis menjamin setiap orang dapat menggunakan kebebasannya tanpa rasa takut.

Laporan World Report 2026 dari Human Rights Watch menyoroti persoalan kebebasan sipil, penanganan demonstrasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam sejumlah peristiwa di Indonesia sepanjang 2025. Sementara itu, Amnesty International pada Mei 2026 melaporkan adanya kampanye disinformasi yang menyasar aktivis, jurnalis, dan pengkritik pemerintah.

Temuan-temuan tersebut merupakan catatan dari organisasi pemantau HAM, bukan gambaran bahwa setiap tindakan pemerintah selalu represif. Namun, keduanya memperlihatkan mengapa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tetap penting untuk diperjuangkan.

Di tengah keadaan itu, Laut Bercerita mengajukan pertanyaan yang layak dibawa keluar dari ruang sinema: sudah sejauh mana demokrasi memberi ruang bagi suara yang tidak menyenangkan penguasa?

Pertanyaan tersebut bukan ajakan untuk menolak negara. Justru sebaliknya, ini merupakan ajakan untuk memikirkan negara secara lebih serius. Pemerintahan yang dipilih melalui proses demokratis tetap memiliki kewajiban menghormati hak warga, membuka ruang koreksi, dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusannya.

Demokrasi tidak selesai ketika kotak suara ditutup. Demokrasi justru diuji setelah kekuasaan terbentuk: ketika kebijakan dijalankan, kritik bermunculan, dan suara minoritas tidak sejalan dengan kehendak mayoritas.

Jika kekuasaan hanya nyaman mendengar pujian, untuk apa kita membangun ruang demokrasi yang memungkinkan perbedaan?

Mahasiswa dan Hak untuk Tidak Selalu Sepakat

Ada alasan mengapa kisah ini terasa dekat dengan dunia mahasiswa. Kampus seharusnya bukan hanya tempat seseorang memperoleh gelar akademik, melainkan juga ruang untuk mengembangkan keberanian intelektual dan kepekaan sosial.

Mahasiswa tidak harus turun ke jalan untuk membuktikan kepeduliannya. Membaca persoalan publik, meneliti kebijakan, mengorganisasi diskusi, menulis kritik, dan mengembangkan solusi juga merupakan bagian dari partisipasi warga negara. Namun, ketika mereka memilih menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi damai, hak tersebut tetap harus dihormati.

Dalam kisah Laut dan kawan-kawannya, idealisme bukan sesuatu yang lahir dari keinginan menjadi pahlawan. Idealisme tumbuh dari kegelisahan terhadap keadaan yang dianggap tidak adil. Mereka percaya bahwa kehidupan bersama dapat diperbaiki, meskipun jalan menuju perubahan tidak selalu aman atau mudah.

Hari ini, semangat semacam itu perlu dibaca dengan kepala dingin. Keberanian tidak harus berarti konfrontasi tanpa pertimbangan. Perjuangan melawan ketidakadilan juga membutuhkan pengetahuan, solidaritas, ketelitian dalam memeriksa fakta, dan kesediaan mendengarkan orang yang berbeda pandangan.

Mahasiswa tidak dituntut untuk selalu berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka hanya perlu menjaga agar pikirannya tidak sepenuhnya diserahkan kepada siapa pun yang sedang berkuasa.

Tugas generasi muda bukan mewarisi kebencian terhadap kekuasaan, melainkan memastikan bahwa kekuasaan selalu berada dalam jangkauan nalar kritis masyarakat.

Mereka yang Hilang dan Mereka yang Terpaksa Menunggu

Jika perjuangan Laut dan kawan-kawannya mengingatkan kita pada keberanian untuk bersuara, kisah keluarga yang menunggu kepulangan mereka memperlihatkan sisi lain yang jauh lebih sunyi: penderitaan orang-orang yang ditinggalkan tanpa kepastian.

Di balik setiap nama yang hilang, ada kehidupan yang tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ada keluarga yang menunggu kabar, meja makan yang menyimpan kenangan, dan pertanyaan yang tidak selesai hanya karena waktu terus berjalan.

Persoalan orang hilang bukan sekadar perkara sejarah. Ia menyangkut martabat manusia dan hak keluarga untuk mengetahui kebenaran mengenai nasib orang-orang yang mereka cintai.

Dalam konteks Indonesia, ingatan tentang penghilangan paksa pada 1997–1998 masih menyisakan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyelidiki kasus penghilangan paksa aktivis pada periode tersebut sebagai dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Karena itu, kisah dalam Laut Bercerita mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan semacam ini tidak cukup dilakukan melalui peringatan seremonial atau pengulangan cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dibutuhkan pencarian kebenaran, pertanggungjawaban, dan pemulihan bagi para korban beserta keluarganya.

Sebuah bangsa memang membutuhkan kemampuan untuk melangkah ke depan. Namun, melangkah maju tidak berarti harus menutup mata terhadap luka yang belum sembuh.

Sejarah tidak meminta kita untuk terus hidup di masa lalu. Sejarah mengingatkan bahwa kita harus memastikan kesalahan yang sama tidak memperoleh kesempatan untuk terulang.

Negara, Kekuasaan, dan Batas yang Tidak Boleh Dilanggar

Ada satu hal penting yang perlu dibedakan ketika membicarakan Laut Bercerita dalam konteks pemerintahan saat ini: kritik terhadap pemerintah bukan berarti penolakan terhadap negara.

Negara adalah rumah bersama, sedangkan pemerintah merupakan pihak yang diberi mandat untuk mengelolanya. Keduanya tidak seharusnya disamakan sedemikian rupa sehingga mempertanyakan kebijakan pemerintah dianggap sama dengan tidak mencintai Indonesia.

Justru karena Indonesia adalah rumah bersama, warga memiliki hak untuk mempertanyakan apakah rumah itu dikelola secara adil. Mereka berhak menuntut transparansi, meminta penjelasan atas kebijakan publik, mengawasi penggunaan kekuasaan, dan menyampaikan keberatan ketika hak-haknya terancam.

Di sisi lain, kritik juga harus disampaikan dengan tanggung jawab. Informasi perlu diperiksa, tuduhan harus memiliki dasar, dan perbedaan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk merendahkan martabat orang lain.

Kebebasan berekspresi bukan kebebasan tanpa batas. Namun, pembatasannya juga tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik yang sah.

Demokrasi membutuhkan dua hal sekaligus: warga yang berani mengawasi dan pemerintah yang bersedia diawasi. Jika salah satunya hilang, hubungan antara rakyat dan kekuasaan akan kehilangan keseimbangannya. Rakyat mungkin masih memiliki suara, tetapi suara itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang perlu didengar.

Pada titik inilah Laut Bercerita terasa seperti sebuah pengingat: persoalan terbesar dalam hubungan antara rakyat dan kekuasaan bukan semata-mata siapa yang menang dalam perdebatan, melainkan apakah setiap orang tetap memiliki hak untuk berbicara tanpa kehilangan martabat dan keselamatannya.

Jangan Biarkan Laut Bercerita Sendirian

Barangkali, hal paling menyedihkan dari kisah Laut bukan hanya nasib mereka yang menghilang, melainkan kemungkinan bahwa suatu hari masyarakat akan terbiasa dengan kehilangan itu.

Terbiasa mendengar kabar tentang kekerasan. Terbiasa melihat kritik dipatahkan oleh keributan baru. Terbiasa menyaksikan persoalan HAM berlalu dari satu pemberitaan menuju pemberitaan berikutnya, sampai akhirnya tidak lagi merasa perlu bertanya.

Padahal, lupa bukan selalu tanda bahwa luka telah sembuh. Terkadang, lupa hanya membuat luka kehilangan saksi.

Karena itu, mengingat Laut Bercerita seharusnya tidak berhenti pada air mata setelah menonton filmnya. Kegelisahan yang ditinggalkan film ini perlu dibawa ke ruang-ruang tempat gagasan dibicarakan, kebijakan diperiksa, dan suara-suara yang terpinggirkan kembali diberi tempat.

Tidak semua orang harus menjadi aktivis. Tidak semua orang harus berdiri di barisan demonstrasi. Namun, setiap orang dapat mengambil bagian dalam menjaga kewarasan demokrasi: membaca sejarah, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak menganggap penderitaan orang lain sebagai persoalan yang terlalu jauh dari kehidupannya.

Sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh mereka yang memegang kekuasaan. Bangsa juga dibentuk oleh orang-orang yang berani mengingatkan ketika kekuasaan mulai melupakan tujuannya.

Pada akhirnya, Laut Bercerita bukan semata-mata kisah tentang mahasiswa yang hilang di tengah gelapnya sejarah. Film ini meninggalkan satu pertanyaan kepada kita yang masih hidup: apa yang akan kita lakukan ketika suara ketidakadilan kembali terdengar?

Apakah kita akan memilih diam karena merasa persoalan itu bukan urusan kita? Apakah kita akan menganggap sejarah telah selesai hanya karena tidak mengalami sendiri kepedihannya? Atau, mungkinkah kita mulai memahami bahwa menjaga demokrasi berarti menjaga hak setiap manusia agar tidak dipaksa kehilangan suaranya?

Laut mungkin tidak dapat kembali untuk menceritakan seluruh kisahnya. Namun, kita masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan mereka yang belum didengar.

Selama masih ada orang yang bersedia bertanya, mengingat, dan menolak menganggap ketidakadilan sebagai sesuatu yang biasa, cerita itu belum benar-benar berakhir.

Sebab, laut boleh menyimpan banyak rahasia, tetapi sebuah bangsa tidak seharusnya membiarkan kebenaran tenggelam bersamanya. (*)

Editor: M Tanwirul Huda