Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkannya. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah bagaimana proses konstitusional untuk memilih wakil presiden pengganti serta lembaga negara yang berwenang menjalankan tahapan tersebut.
Sebelum mengundurkan diri, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyatakan telah menerima dan menghormati keputusan Gibran. Dilansir Antara, pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Setelah itu, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden dinyatakan kosong sejak pengunduran diri tersebut. Pernyataan Muzani mengenai kekosongan jabatan wakil presiden.
Peristiwa ini perlu dipahami melalui ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Sebab, pengunduran diri wakil presiden memiliki mekanisme hukum yang berbeda dengan pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui proses pemakzulan.
Berhenti dan Diberhentikan: Dua Jalur yang Berbeda
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membedakan mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden dari proses pengisian jabatan ketika salah satu jabatan tersebut mengalami kekosongan.
Pasal 7A UUD NRI 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Ketentuan tersebut mencakup sejumlah alasan, antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Proses pemberhentian tersebut juga tidak dapat dilakukan secara langsung oleh MPR. Pasal 7B UUD NRI 1945 mengatur tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dengan demikian, pemberhentian melalui pemakzulan merupakan proses konstitusional yang memiliki persyaratan dan tahapan tersendiri.
Sementara itu, pengunduran diri merupakan tindakan sukarela dari pejabat yang bersangkutan. Karena itu, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta dapat disamakan dengan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945.
Perbedaan tersebut penting karena dasar hukum dan prosedur yang digunakan untuk mengisi jabatan kosong tidak sama dengan proses pemberhentian pejabat negara. Dalam kajian mengenai pemakzulan setelah amendemen UUD 1945, Rahman (2016) menjelaskan adanya keterkaitan antara proses hukum dan proses politik dalam mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. (Rahman, A. (2016). “Impeachment dalam UUD 1945 Pasca Amandemen (Analisis terhadap Proses Hukum vis-à-vis Proses Politik).” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 14(1), 88–107.
Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
Ketentuan utama mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Ketentuan ini menegaskan bahwa pemilihan wakil presiden pengganti bukan dilakukan melalui pemilihan umum ulang. MPR menjadi lembaga yang berwenang memilih wakil presiden baru, sedangkan presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon.
Dengan demikian, terdapat pembagian kewenangan yang jelas. Presiden tidak dapat secara sepihak menunjuk seseorang untuk langsung menduduki jabatan wakil presiden. Sebaliknya, MPR juga tidak memilih calon di luar dua nama yang diajukan oleh presiden.
Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46 dan Pasal 47. Ketentuan tersebut mengatur pelaksanaan sidang MPR untuk memilih wakil presiden pengganti, termasuk proses pengajuan calon oleh presiden dan tata cara pemilihan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Pengajuan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti. Selanjutnya, MPR melaksanakan pemilihan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
Enam Tahapan Pengisian Jabatan Wakil Presiden di MPR
Selain UUD NRI 1945 dan UU MD3, mekanisme teknis pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Ketentuan mengenai pemilihan wakil presiden pengganti tercantum dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 142.
Secara garis besar, terdapat enam tahapan yang perlu dilalui dalam proses pengisian jabatan tersebut.
1. Rapat konsultasi dan persiapan MPR
Tahap awal dilakukan melalui rapat konsultasi atau rapat gabungan pimpinan MPR bersama unsur pimpinan alat kelengkapan MPR yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Pertemuan ini menjadi forum untuk membahas langkah-langkah persiapan serta kebutuhan teknis penyelenggaraan sidang pemilihan wakil presiden.
2. Penyampaian pemberitahuan kepada presiden
Setelah membahas persiapan, MPR menyampaikan pemberitahuan kepada presiden mengenai kekosongan jabatan wakil presiden dan proses pengisian jabatan tersebut. Tahapan ini berkaitan dengan kewenangan presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945.
3. Pengajuan dua nama calon wakil presiden
Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Pengajuan tersebut harus memperhatikan batas waktu yang ditentukan dalam UU MD3, yakni paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilaksanakan.
4. Verifikasi calon wakil presiden
MPR melakukan verifikasi terhadap calon yang diajukan. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan bahwa calon wakil presiden memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Sidang paripurna dan pemilihan wakil presiden
MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diajukan oleh presiden. Pemilihan dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU MD3 dan Peraturan MPR tentang Tata Tertib.
6. Penetapan dan pelantikan wakil presiden terpilih
Setelah proses pemilihan selesai, MPR menetapkan hasil pemilihan melalui keputusan MPR. Wakil presiden terpilih selanjutnya menjalani proses pengucapan sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan konstitusi sebelum menjalankan tugas dan kewenangannya.
Keenam tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar proses penunjukan nama pengganti. Ada prosedur kelembagaan yang harus dijalankan agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum dan legitimasi konstitusional.
Langkah MPR Setelah Pengunduran Diri Gibran
Setelah pengunduran diri Gibran, MPR mulai mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden. Pada Jumat (13/11/2026), pimpinan MPR menyampaikan rencana pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden.
Dikutip Antara, langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan MPR dalam menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945. MPR menyampaikan surat permintaan dua nama calon wakil presiden kepada Presiden.
Dalam proses persiapan itu, MPR juga membentuk tim verifikasi yang melibatkan sekitar 36 anggota atau sekitar lima persen dari keseluruhan anggota MPR. Selain itu, dibentuk pula tim ad hoc untuk mempersiapkan rancangan keputusan MPR yang berkaitan dengan pengisian jabatan wakil presiden.
MPR merencanakan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti pada Rabu (2/12/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa batas waktu 60 hari untuk melaksanakan pemilihan tersebut jatuh pada 10 Januari 2027. Informasi mengenai langkah MPR mempercepat pemilihan wakil presiden pengganti.
Jika sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026, pengajuan dua nama calon oleh presiden perlu memperhatikan ketentuan paling lambat 14 hari sebelum sidang. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, pengajuan calon perlu dilakukan paling lambat pada 18 November 2026.
Perhitungan tenggat waktu ini penting agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MPR tidak hanya harus memperhatikan batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam konstitusi, tetapi juga ketentuan teknis pengajuan calon dan persiapan sidang pemilihan.
Dua Anggapan yang Perlu Diluruskan
Pengunduran diri wakil presiden berpotensi menimbulkan sejumlah anggapan yang kurang tepat mengenai keberlanjutan pemerintahan. Setidaknya terdapat dua hal yang perlu diluruskan.
Pertama, pengunduran diri wakil presiden tidak berarti pemilihan presiden dan wakil presiden harus diulang. Konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden melalui pemilihan di MPR. Karena itu, kekosongan jabatan tersebut tidak secara otomatis membatalkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya.
Kedua, presiden tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung wakil presiden pengganti. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menyebutkan bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Artinya, pengajuan calon berada di tangan presiden, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi telah membagi kewenangan antarlembaga negara dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Mekanisme itu sekaligus menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan yang menempatkan setiap lembaga negara dalam batas kewenangan masing-masing.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi peristiwa ketatanegaraan yang menguji pelaksanaan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Namun, konstitusi telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, kemudian diperinci melalui UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Proses pengisian jabatan tersebut melibatkan kewenangan presiden untuk mengusulkan dua calon dan kewenangan MPR untuk memilih salah satunya. Seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk batas waktu 60 hari dan pengajuan calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden tidak dapat dilakukan melalui keputusan sepihak ataupun pemilihan umum ulang. Prosedur konstitusional yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi lembaga negara untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan sekaligus menjaga kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. (*)
Editor: Mazley Insafi
Komentar 0
Jaga ruang diskusi tetap sehat, relevan, dan saling menghargai.