Di Tengah Tuntutan Akademik, Mahasiswa Punya Tanggung Jawab Sosial

Mahasiswa tidak hanya dituntut menyelesaikan pendidikan dan memenuhi target akademik. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan publik, menyampaikan kritik, serta membantu masyarakat memahami persoalan yang memengaruhi kehidupan mereka. Namun, bagaimana peran tersebut dijalankan ketika aktivitas akademik semakin menyita perhatian mahasiswa?

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair), Tri Handoko, S.Sos., S.IP., M.P.P.M., mengingatkan pentingnya mempertahankan fungsi kontrol sosial mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk September Hitam: Merawat Ingatan, Menjaga Demokrasi yang diselenggarakan PK IMM Buya Hamka dan PK IMM Avempace di Kedai Atas Atap, Rabu (30/9/2026).

Dalam pemaparannya, Tri menyoroti hubungan antara negara hukum, kekuasaan, kebijakan publik, dan tanggung jawab kelompok terdidik. Ia mengajak mahasiswa melihat bahwa persoalan demokrasi tidak cukup dipahami melalui diskusi di ruang kelas, tetapi juga perlu direspons melalui keterlibatan dalam kehidupan masyarakat.

Ketika Aktivitas Akademik Bertemu dengan Kontrol Sosial

Tri menyoroti berbagai aktivitas yang mewarnai kehidupan mahasiswa, mulai dari program magang hingga target penilaian dan perlombaan. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu diimbangi dengan keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi kebijakan publik.

Ia mengingatkan agar mahasiswa tidak kehilangan peran sosialnya karena terlalu berfokus pada kegiatan akademik.

Dalam transkrip pemaparannya, Tri menyampaikan, “Pemerintah ingin meninabobokan teman-teman mahasiswa dan juga para akademisi dari peran-peran untuk kontrol sosialnya.”

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia membahas bagaimana aktivitas akademik dapat menyita perhatian mahasiswa dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Gagasan yang hendak ditekankannya adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab akademik dan partisipasi dalam persoalan publik.

Tri kemudian menyinggung peran mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Ia menceritakan dukungannya kepada mahasiswa yang mengikuti aksi sebagai bagian dari partisipasi sosial.

“Bahkan kalau di kelas saya berani menjamin bahwa teman-teman yang ikut dalam aksi demonstrasi pasti nilainya A,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap Tri dalam memandang keterlibatan mahasiswa dalam demonstrasi. Baginya, partisipasi dalam aksi tidak semestinya otomatis dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan akademik.

Kontrol sosial, dalam konteks tersebut, menjadi bagian dari tanggung jawab mahasiswa untuk memperhatikan persoalan masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Pendidikan Tinggi dan Tanggung Jawab kepada Masyarakat

Selain membahas kehidupan kampus, Tri menghubungkan peran mahasiswa dengan posisi kelompok terdidik dalam struktur masyarakat.

Menurutnya, akses terhadap pendidikan tinggi memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan memahami berbagai persoalan sosial. Kesempatan tersebut perlu diikuti dengan tanggung jawab untuk memperluas pengetahuan masyarakat.

Ia menekankan bahwa pendidikan politik tidak seharusnya hanya berlangsung di lingkungan kampus atau organisasi kemahasiswaan. Pengetahuan juga perlu disampaikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan.

Dalam pemaparannya, Tri mengingatkan, “Jangan pernah rela untuk terus bergerak, terus memberikan advokasi dan mengedukasi masyarakat.”

Ia juga mengajak mahasiswa agar tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan diskusi untuk kalangan internal.

Menurutnya, kegiatan intelektual dapat dikembangkan melalui program pengabdian masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi, fakultas, serta organisasi masyarakat.

Pendekatan tersebut memungkinkan mahasiswa mengenali persoalan secara langsung sekaligus menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Dengan demikian, kegiatan akademik dapat terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

Dari Diskusi Menuju Transformasi Sosial

Tri juga menyoroti perubahan pola interaksi masyarakat yang semakin dipengaruhi media sosial. Menurutnya, arus informasi memiliki peran dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap persoalan politik.

Karena itu, mahasiswa perlu terlibat dalam pendidikan publik dan membantu masyarakat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Upaya tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami konteks dan memeriksa kebenarannya.

Tri kemudian menegaskan bahwa perubahan sosial tidak cukup dibangun melalui pertukaran gagasan di ruang diskusi.

“Kita bisa memberikan sebuah transformasi bagi masyarakat itu tidak hanya cuman diskusi-diskusi aja, tapi bagaimana meng-empower masyarakat,” tuturnya.

Ia mencontohkan kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan sejumlah akademisi. Menurutnya, kolaborasi semacam itu dapat menjadi jalan untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pemikiran tersebut menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai peserta pendidikan, melainkan juga bagian dari masyarakat yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam kehidupan publik.

Dalam konteks peringatan September Hitam, pembahasan mengenai kontrol sosial menjadi salah satu pintu untuk merefleksikan hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan tanggung jawab warga negara.

Bagi mahasiswa, tantangannya bukan hanya memahami persoalan demokrasi, tetapi juga menjaga agar pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dapat digunakan untuk memperluas partisipasi masyarakat dan mengawal kebijakan publik. (*)

Editor: Zahrah Putri Pratiwig