Tiga Pimpinan Cabang IMM Dorong Ingatan Sejarah Menjadi Gerakan Berdampak

Sejarah tidak cukup hanya dikenang. Bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), ingatan atas berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) perlu menjadi pijakan untuk membaca persoalan hari ini sekaligus mendorong gerakan yang berdampak.

Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Ketika Ingatan Menjadi Gerakan yang digelar Pimpinan Cabang (PC) IMM Kota Surabaya bersama PC IMM Kabupaten Ponorogo dan PC IMM Kabupaten Bojonegoro secara daring melalui Zoom, Jumat (2/10/2026).

Forum tersebut merefleksikan berbagai peristiwa yang selama ini dikenang sebagai bagian dari September Hitam. Peserta tidak hanya membicarakan peristiwa masa lalu, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan kekerasan, lingkungan, dan HAM yang masih ditemukan di sejumlah daerah.

Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Kabupaten Ponorogo Raa’id Naajii Fathiin menjelaskan, September Hitam merupakan ingatan kolektif terhadap berbagai kasus dan peristiwa yang terjadi pada bulan September dalam periode berbeda.

Menurutnya, rangkaian tersebut antara lain mencakup G30S/PKI, Tanjung Priok, Semanggi II, pembunuhan Munir, Salim Kancil, hingga Reformasi Dikorupsi. Ia menilai berbagai peristiwa tersebut penting dipelajari agar persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM tidak kembali berulang.

“September Hitam itu bukan hanya satu peristiwa tunggal. Istilah ini digunakan untuk membangun ingatan kolektif terhadap berbagai peristiwa, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, konflik, dan juga persoalan-persoalan HAM yang terjadi pada bulan September,” jelas Raa’id dalam diskusi.

Ia kemudian mengajak peserta melihat persoalan tersebut dari lingkungan masing-masing. Di Ponorogo, misalnya, ia menyebut adanya 59 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2025 yang tercatat di Dinas Sosial dan P3A. Ia juga menyinggung persoalan tambang ilegal di Kecamatan Ngebel serta kondisi TPA Mrican yang disebut telah penuh dan menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

Persoalan serupa juga dibawa dalam forum dari daerah lain. Peserta dari Bojonegoro membahas dampak aktivitas eksploitasi minyak dan gas terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat. Sementara dari Surabaya, diskusi menyinggung persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berbagai dinamika advokasi HAM di tingkat lokal.

Beragam persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan tentang September Hitam tidak berhenti pada peristiwa sejarah. Ingatan masa lalu digunakan untuk membaca apakah pola kekerasan, diskriminasi, dan persoalan pemenuhan hak masih muncul dalam kehidupan masyarakat hari ini.

Ingatan Harus Berujung Gerakan

Muhammad Arif Amrullah dari IMM Surabaya menekankan bahwa mengingat dan memahami sejarah saja belum cukup. Menurutnya, generasi muda perlu membaca kembali peristiwa masa lalu untuk memahami persoalan, posisi korban, serta persoalan keadilan dan pertanggungjawaban yang menyertainya.

“Dan ingat dan paham, itu tidak cukup jika tidak bergerak,” ujarnya dalam diskusi. Ia menambahkan, sejarah tidak semestinya berhenti pada buku atau arsip.

“Dan pada akhirnya, sejarah itu tidak berhenti pada sebuah buku. Sejarah tidak berhenti pada sebuah arsip. Namun, sejarah perlu kita ingat, perlu kita sadari, perlu kita pahami dan perlu kita gerakkan lagi untuk generasi selanjutnya,” lanjut Amrullah.

Bagi Amrullah, semangat Jas Merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah perlu ditempatkan dalam konteks kehidupan generasi hari ini. Sejarah tidak hanya dipelajari sebagai sesuatu yang telah selesai, tetapi dapat menjadi bahan untuk membaca kondisi zaman dan membangun gerakan baru.

Ia mengatakan, generasi muda memiliki kesempatan untuk membangun sejarah melalui cara membaca persoalan zaman yang terus berubah. Karena itu, refleksi sejarah perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pandangan tersebut juga berkelindan dengan pemikiran Raa’id mengenai tiga pijakan yang perlu digunakan dalam membaca persoalan sosial, yakni Pancasila, hukum, dan HAM. Pancasila ditempatkan sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum sebagai aturan untuk melindungi serta mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan HAM memastikan setiap manusia memiliki hak dan martabat yang harus dihormati.

Dengan pijakan tersebut, gerakan mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk merespons peristiwa ketika terjadi. Gerakan juga perlu berangkat dari pengetahuan, memahami akar persoalan, membuka ruang dialog, serta mencari bentuk advokasi yang sesuai dengan konteks masalah.

Dalam diskusi, peserta juga membicarakan berbagai bentuk gerakan, mulai dari audiensi, public hearing, penulisan, advokasi berbasis pengetahuan, hingga pemanfaatan seni, budaya, dan ruang digital. Bentuk gerakan tersebut dipandang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan tanpa menjadikan aksi semata sebagai ukuran keberhasilan.

Pada akhirnya, forum Ketika Ingatan Menjadi Gerakan menempatkan sejarah sebagai titik awal, bukan titik akhir. Peristiwa masa lalu dipelajari untuk memahami pengalaman korban, melihat pola persoalan, kemudian membaca kembali realitas yang berlangsung saat ini.

Bagi peserta diskusi, generasi muda tidak cukup menjadi kelompok yang mengingat sejarah. Mereka juga ditantang untuk memastikan bahwa ingatan tersebut melahirkan kesadaran, sikap kritis, dan gerakan yang dapat memberi dampak bagi masyarakat.

Dengan demikian, September Hitam tidak berhenti sebagai catatan tentang peristiwa kelam masa lalu. Ingatan tersebut diharapkan menjadi ruang refleksi untuk membangun gerakan yang lebih sadar, berbasis pengetahuan, dan berorientasi pada pemenuhan HAM. (*)

Editor: M. Wildan Afriqil