Keanggotaan Muhammadiyah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari komitmen terhadap gerakan dakwah Islam amar makruf nahi mungkar. Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM) dan Nomor Baku Muhammadiyah (NBM) menjadi identitas keanggotaan yang menandai keterikatan seseorang dengan Persyarikatan.
Namun, identitas administratif tersebut menghadirkan pertanyaan penting: apakah keanggotaan Muhammadiyah telah diikuti kesadaran untuk memahami dan mendukung gerakan, atau justru berhenti pada pemenuhan persyaratan tertentu, termasuk untuk bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)?
Pertanyaan ini layak menjadi bahan refleksi bersama. Pengurusan KTAM/NBM untuk memenuhi persyaratan kerja tidak dengan sendirinya menunjukkan sikap pragmatis. Bekerja untuk memperoleh penghasilan merupakan hal yang wajar, termasuk ketika seseorang bekerja di lingkungan Muhammadiyah.
Persoalan muncul ketika identitas keanggotaan semata-mata diperlakukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa disertai kesediaan mengenal nilai, tujuan, dan tanggung jawab dalam Persyarikatan.
KTAM/NBM tidak semestinya dipahami sebagai tiket otomatis untuk memperoleh pekerjaan di AUM. Sebaliknya, identitas keanggotaan juga tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang tanpa mengetahui proses dan komitmennya. Yang perlu dijaga adalah agar keanggotaan tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi menjadi pintu masuk bagi pengenalan, partisipasi, dan pengabdian dalam gerakan Muhammadiyah.
AUM merupakan instrumen dakwah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, tetapi juga dengan pelaksanaan misi dakwah Islam berkemajuan.
Karena itu, bekerja di AUM mengandung tanggung jawab profesional sekaligus tanggung jawab untuk memahami tujuan dan nilai yang mendasari keberadaan lembaga tersebut.
Guru, dosen, tenaga kesehatan, dan karyawan AUM tetap memiliki hak atas profesionalitas, kesejahteraan, serta lingkungan kerja yang baik. Pada saat yang sama, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk mengenal Muhammadiyah, memahami orientasi gerakannya, dan berpartisipasi dalam kegiatan Persyarikatan sesuai kapasitas masing-masing.
Dengan demikian, hubungan antara pekerjaan dan pengabdian tidak dibangun melalui tuntutan administratif semata, melainkan melalui proses pengenalan dan pembinaan yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pimpinan Persyarikatan memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan integritas administrasi keanggotaan. Penerbitan KTAM/NBM perlu dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi, melalui proses verifikasi yang semestinya, serta terhindar dari penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu.
Kemudahan pelayanan tetap penting, tetapi harus berjalan seiring dengan ketertiban dan tanggung jawab organisasi. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, penanganannya perlu didasarkan pada bukti dan mekanisme yang berlaku, bukan prasangka terhadap individu atau kelompok tertentu.
Tanggung jawab pembinaan juga tidak dapat dilepaskan dari pimpinan AUM. Pembinaan ideologi Muhammadiyah perlu dirancang secara terencana dan berkelanjutan, bukan sekadar menjadi kegiatan formal untuk memenuhi kewajiban.
Pegawai baru dapat diperkenalkan pada sejarah, nilai, tujuan, dan sistem organisasi Muhammadiyah. Mereka juga perlu memperoleh ruang untuk berdiskusi, mengikuti kegiatan perkaderan yang relevan, serta mengenal peran organisasi otonom dan struktur Persyarikatan di tingkat cabang maupun ranting.
Pembinaan semacam itu seharusnya menjadi ruang belajar, bukan alat untuk menilai komitmen seseorang secara tergesa-gesa. Kesadaran berorganisasi tidak tumbuh secara instan. Ia memerlukan keteladanan, pengalaman, dialog, dan kesempatan untuk terlibat.
Karena itu, evaluasi terhadap komitmen anggota sebaiknya mempertimbangkan proses, partisipasi, dan kontribusi yang dapat diamati, bukan semata-mata kepemilikan kartu atau penilaian subjektif.
Persoalan ini juga berkaitan dengan masa depan kaderisasi Muhammadiyah. Pertumbuhan AUM semestinya berjalan beriringan dengan penguatan kader. Perkembangan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai layanan sosial Muhammadiyah perlu disertai perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
Profesionalitas merupakan kebutuhan penting, tetapi keberlanjutan gerakan juga memerlukan orang-orang yang memahami tujuan Persyarikatan dan bersedia mengambil bagian dalam dakwah sesuai kemampuan masing-masing.
Karena itu, penguatan kaderisasi tidak cukup dibebankan kepada anggota secara individual. Persyarikatan perlu memastikan tersedianya sistem pembinaan yang relevan, sementara pimpinan AUM perlu membuka ruang partisipasi yang memungkinkan pegawai mengenal dan terlibat dalam kehidupan organisasi.
Di sisi lain, anggota juga perlu memiliki kemauan untuk belajar, berkontribusi, dan mengembangkan pemahaman terhadap gerakan yang menaunginya.
Pada akhirnya, menjaga marwah KTAM/NBM merupakan bagian dari upaya menjaga integritas gerakan Muhammadiyah. Keanggotaan bukan sekadar identitas administratif, AUM bukan hanya tempat bekerja, dan kaderisasi bukan kegiatan pelengkap.
Ketiganya perlu terhubung dalam proses yang saling menguatkan: administrasi yang tertib, pengelolaan amal usaha yang profesional, dan pembinaan anggota yang berkelanjutan.
Muhammadiyah tidak cukup hanya memperbanyak anggota dan memperluas amal usaha. Persyarikatan juga perlu memastikan bahwa identitas keanggotaan membuka jalan bagi pemahaman, partisipasi, dan pengabdian.
Dengan demikian, KTAM/NBM tidak berhenti sebagai persyaratan administratif, tetapi menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga keberlanjutan dakwah dan perjuangan Muhammadiyah. (*)
Editor: Zahra Putri Pratiwig
Komentar 0
Jaga ruang diskusi tetap sehat, relevan, dan saling menghargai.