PC IMM Surabaya
LIPUTAN 18 NOV 2026

Di Usia ke-114 Muhammadiyah, IMM Surabaya Tetap Berdiri Bersama Nelayan Pesisir Kota

PC IMM Kota Surabaya menegaskan komitmen mendampingi dan mengawal perjuangan nelayan pesisir dalam menghadapi polemik proyek Surabaya Waterfront Land (SWL).

Di Usia ke-114 Muhammadiyah, IMM Surabaya Tetap Berdiri Bersama Nelayan Pesisir Kota

Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Surabaya, Muhammad Alwi Shihab, menegaskan bahwa dakwah Muhammadiyah harus diwujudkan melalui keberpihakan kepada masyarakat yang menghadapi persoalan sosial. Salah satu bentuknya adalah pendampingan terhadap nelayan pesisir Surabaya yang menolak proyek Surabaya Waterfront Land (SWL).

Pernyataan tersebut disampaikan Alwi saat diwawancarai di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Rabu (18/11/2026), bertepatan dengan Milad ke-114 Muhammadiyah. Menurutnya, pendampingan terhadap masyarakat pesisir merupakan bagian dari pengamalan nilai amar makruf nahi mungkar dan Teologi Al-Ma'un.

“Di usia yang sudah mencapai 114 tahun, Muhammadiyah tidak boleh berhenti melakukan dakwah amar makruf nahi mungkar. Salah satu nilai penting yang terkandung dalam ideologi Muhammadiyah adalah Teologi Al-Ma'un, yaitu bagaimana kaum mustad'afin harus dibela dan diperjuangkan agar mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera,” ujar Alwi.

Ia menilai persoalan yang dihadapi nelayan pesisir Surabaya bukan semata-mata penolakan terhadap proyek pembangunan. Persoalan tersebut juga menyangkut keberlangsungan ruang hidup, kelestarian lingkungan, dan sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan pesisir.

Karena itu, menurut Alwi, dakwah perlu hadir melalui tindakan nyata ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berpotensi mengancam hak dan kesejahteraan mereka.

Dua Periode Dampingi Perjuangan Nelayan

Keterlibatan PC IMM Kota Surabaya dalam mendampingi masyarakat pesisir yang menolak proyek SWL telah berlangsung sejak dua periode kepemimpinan sebelumnya. Pendampingan dilakukan melalui berbagai jalur advokasi, mulai dari menjaring aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada lembaga legislatif, memberikan pendidikan mengenai kesadaran hukum dan hak-hak nelayan, hingga membersamai aksi penolakan proyek tersebut.

Alwi menjelaskan, pendampingan itu bertujuan menguatkan posisi masyarakat agar memahami hak-haknya serta memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pengambilan kebijakan.

Dalam proses tersebut, PC IMM Kota Surabaya turut mengawal tuntutan masyarakat agar pemerintah meninjau kembali penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) proyek SWL. Sejumlah tokoh masyarakat pesisir yang juga merupakan warga Muhammadiyah, seperti Hamuka, turut terlibat dalam perjuangan tersebut.

Bagi Alwi, keterlibatan kader IMM dan warga Muhammadiyah menunjukkan bahwa gerakan dakwah harus bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dukungan tidak cukup disampaikan melalui pernyataan, tetapi perlu diwujudkan dengan membersamai warga dalam memperjuangkan hak-haknya.

Nelayan Pertanyakan Dampak Proyek dan Dokumen Lingkungan

Persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir tersebut kembali dibahas dalam audiensi terkait penerbitan SKKLH rencana kegiatan SWL di Gedung Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur itu merupakan tindak lanjut demonstrasi masyarakat nelayan pada Jumat (6/11/2026). Audiensi dipimpin Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) KLH/BPLH, CH. Nety Widayati.

Pertemuan tersebut dihadiri Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3), perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepala DLH Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan PT Granting Jaya selaku konsultan.

Dalam audiensi, masyarakat menyampaikan keberatan mengenai potensi dampak proyek SWL terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan. Koordinator FM3, Ramadhani Jaka Samudra, memaparkan data produksi perikanan tangkap dan budidaya di kawasan pesisir Surabaya untuk menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam rencana pembangunan tersebut.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya yang disampaikan Rama, produksi perikanan tangkap mencapai 8.274,8 ton per tahun dengan nilai ekonomi Rp176.828.469.000. Sementara itu, produksi perikanan budidaya mencapai 2.574,83 ton per tahun dengan nilai produksi Rp381.171.000.000.

“Artinya di Pantai Timur Surabaya sudah ada Rp558 miliar perputaran uang per tahun, sedangkan nilai investasi PSN SWL itu Rp72 triliun yang digunakan selama 20 tahun atau Rp3,6 triliun per tahun,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya (2023-2024).

Selain dampak ekonomi, masyarakat juga mempertanyakan proses konsultasi publik dalam penyusunan dokumen lingkungan proyek. Hamuka, salah satu tokoh masyarakat pesisir timur Surabaya, menilai pelaksanaan uji publik di Hotel Palm Park tidak melibatkan masyarakat secara utuh. Ia juga mempersoalkan pencantuman sejumlah organisasi dan kelompok usaha bersama (KUB) dalam laporan kepada KLH.

“Proyek ini selain merusak lingkungan, juga merusak mata pencaharian kami,” ujar Hamuka.

Keberatan juga disampaikan sejumlah perwakilan kelompok nelayan terkait data yang tercantum dalam dokumen proyek. Hadi Siswanto, nelayan Sukolilo Baru sekaligus anggota KUB Udang Rebon, mempertanyakan pencantuman KUB Udang Putih yang menurutnya sudah tidak aktif.

“Ada dugaan data yang tidak benar. Contohnya KUB Udang Putih, harusnya sudah bubar dan ketuanya bukan yang tertera di dokumen,” ujarnya.

Sementara itu, Fatchul Munir dari KUB Kepiting membantah adanya kesepakatan dukungan terhadap proyek SWL dari 18 KUB yang disebut dalam dokumen. Menurutnya, kehadiran kelompok nelayan dalam pertemuan dengan pengembang tidak berarti mereka menyetujui proyek tersebut.

“Tidak ada kesepakatan apa-apa dengan 18 KUB yang diklaim itu. Kami hanya mempelajari, ikut rapat dan hadir, bukan berarti setuju,” katanya.

Tiga Kesepakatan Audiensi

Audiensi tersebut menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, Direktorat PDLUK KLH/BPLH bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan kunjungan lapangan untuk menemui masyarakat pada pekan keempat November 2026.

Kedua, Kepala DLH Provinsi Jawa Timur akan mendampingi perwakilan nelayan untuk melakukan audiensi terkait permohonan pencabutan SKKLH ke Balai Gakkum KLH di Surabaya.

Ketiga, perwakilan warga berkomitmen tidak kembali menggelar demonstrasi selama pemerintah tetap membuka ruang aspirasi dan mengakomodasi tuntutan masyarakat, termasuk permintaan pencabutan SKKLH. Penyelesaian diharapkan mengutamakan dialog, komunikasi, dan mekanisme resmi.

Kepala DLH Provinsi Jawa Timur, Dr. Nurkholis, menyatakan pihaknya akan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. Ia juga menyampaikan komitmen untuk membantu pengurusan laporan kepada bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH atas dugaan yang disampaikan warga.

“Kami menjamin akan berpihak pada masyarakat dan lingkungan dengan memberikan garansi bahwa DLH Jatim mengedepankan dialog dan menampung segala aspirasi, termasuk membantu pengurusan laporan ke bidang GAKKUM KLH atas dugaan yang telah disampaikan,” ujarnya.

Bagi PC IMM Kota Surabaya, pendampingan terhadap nelayan pesisir merupakan bagian dari tanggung jawab gerakan yang berangkat dari nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah. Momentum Milad ke-114 menjadi pengingat bahwa dakwah amar makruf nahi mungkar dan Teologi Al-Ma'un perlu hadir dalam persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Melalui advokasi, pendidikan kesadaran hukum, dan pengawalan aspirasi, PC IMM Kota Surabaya berupaya memastikan masyarakat pesisir memiliki ruang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan dan keberlangsungan mata pencaharian mereka. (*)

Editor: Mazly Insafi

REAKSI

Apakah gagasan ini bermanfaat bagi Anda?

Pilih salah satu reaksi untuk memberi penilaian pada tulisan ini.
DISKUSI

Komentar 0

Jaga ruang diskusi tetap sehat, relevan, dan saling menghargai.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.