Setiap Agustus, pekikan “Merdeka!” kembali menggema di berbagai penjuru negeri. Bendera Merah Putih menghiasi jalan, perlombaan digelar, dan malam tasyakuran menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, kemerdekaan dirayakan sebagai momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus meneguhkan rasa kebangsaan.
Namun, di balik semarak tersebut, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: sejauh mana kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat?
Perayaan kemerdekaan memang penting. Ia menjadi ruang untuk merawat ingatan kolektif tentang perjuangan bangsa sekaligus mempertemukan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Akan tetapi, kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni, hiasan merah putih, perlombaan, dan pekikan “Merdeka!”.
Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, masih terdapat berbagai persoalan yang membuat sebagian masyarakat mempertanyakan makna kemerdekaan itu sendiri.
Anomali di Tengah Euforia Kemerdekaan
Dalam praksis sosial, kita akan selalu menjumpai anomali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anomali berarti sesuatu yang tidak seperti biasanya atau penyimpangan dari keadaan yang sudah ada.
Lantas, bagaimana jika anomali tersebut hadir di tengah euforia kemerdekaan?
Salah satu persoalannya terlihat dari masih munculnya berbagai masalah dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial. Masyarakat dapat menikmati kemeriahan perayaan kemerdekaan, tetapi pada saat yang sama masih berhadapan dengan persoalan ekonomi, pelayanan publik, ketimpangan, hingga praktik korupsi.
Persoalan korupsi, misalnya, menunjukkan bahwa kemerdekaan secara politik belum otomatis menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Hingga 22 Juli 2026, terdapat 16 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sejak 2025. Sebanyak 11 di antaranya merupakan kepala daerah yang terjerat perkara pada 2026.
Angka tersebut tentu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh pemerintahan daerah gagal menjalankan tugasnya. Namun, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
Di titik ini, perayaan kemerdekaan semestinya tidak hanya menjadi ruang untuk mengingat perjuangan masa lalu, tetapi juga kesempatan melakukan refleksi terhadap kondisi bangsa hari ini.
Kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan melalui pelayanan publik yang baik, kesempatan ekonomi yang adil, perlindungan terhadap hak warga negara, serta pemerintahan yang dapat dipercaya.
Ketika Simbol Kebangsaan Menjadi Ruang Ketegangan
Persoalan lain muncul ketika simbol-simbol kebangsaan berhadapan dengan persoalan sejarah dan identitas yang belum sepenuhnya selesai.
Pada 15 Agustus 2026, misalnya, peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, berujung bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan bermula setelah seseorang menurunkan bendera Merah Putih dan menggantinya dengan bendera bulan bintang. Polisi kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.
Peristiwa tersebut tidak cukup dibaca hanya sebagai persoalan pengibaran bendera. Ada sejarah konflik, identitas, serta dinamika perdamaian Aceh yang perlu ditempatkan dalam konteksnya.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla bahkan menilai peristiwa tersebut berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh. Sementara itu, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri mengenai persoalan bendera bulan bintang setelah kericuhan tersebut.
Artinya, simbol kebangsaan tidak selalu berdiri di ruang yang kosong. Ia berkelindan dengan pengalaman sejarah, identitas, dan hubungan masyarakat dengan negara.
Karena itu, respons terhadap persoalan semacam ini membutuhkan kebijaksanaan. Penegakan aturan tetap diperlukan, tetapi penyelesaian persoalan sosial juga membutuhkan komunikasi yang mampu membaca konteks dan menghindari perluasan konflik.
Pemerintah dan Tantangan Komunikasi Publik
Tantangan tersebut semakin besar ketika pemerintah berkomunikasi melalui ruang digital.
Media sosial pemerintah bukan sekadar papan pengumuman. Setiap unggahan yang dibuat oleh lembaga negara memiliki posisi berbeda dibandingkan unggahan akun pribadi. Ia membawa identitas institusi dan berpotensi membentuk persepsi publik terhadap cara negara melihat masyarakatnya.
Karena itu, komunikasi publik pemerintah semestinya tidak berhenti pada kemampuan menyampaikan pesan. Komunikasi publik juga harus mampu membangun pemahaman, kepedulian, dan kepercayaan.
Dalam konteks perayaan kemerdekaan, pesan yang disampaikan pemerintah seharusnya dapat menjadi jembatan antara negara dan rakyat. Perbedaan pandangan, kritik, bahkan ketidakpuasan masyarakat tidak semestinya langsung diposisikan sebagai gangguan terhadap semangat kebangsaan.
Justru, kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah dirasakan masyarakat.
Di sinilah komunikasi publik menjadi penting. Pemerintah memiliki ruang dan sumber daya untuk menjelaskan kebijakan, tetapi pada saat yang sama memiliki tanggung jawab untuk memastikan pesan yang disampaikan tidak memperlebar jarak dengan masyarakat.
Kesalahan komunikasi mungkin hanya berlangsung dalam hitungan detik ketika sebuah konten diunggah. Namun, dampaknya dapat bertahan jauh lebih lama ketika publik merasa tidak dipahami atau tidak dihargai.
Kemerdekaan Tidak Boleh Berhenti pada Seremoni
Masyarakat tidak seharusnya hanya dituntut untuk menunjukkan nasionalisme melalui pengibaran bendera dan kemeriahan perayaan. Negara juga memiliki tanggung jawab menghadirkan kondisi yang membuat masyarakat dapat merasakan manfaat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Cara masyarakat merasakan kemerdekaan tidak terlepas dari pengalaman mereka berhadapan dengan negara: apakah pelayanan publik mudah diakses, apakah hak mereka terlindungi, apakah kebijakan dirasakan adil, dan apakah pemerintah bersedia mendengarkan kritik.
Dalam kerangka demokrasi yang berlandaskan Pancasila, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan kewenangan administratif. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan, pelayanan, dan komunikasi publik tetap berpijak pada penghormatan terhadap martabat warga negara.
Pada titik inilah ungkapan Haji Agus Salim, Leiden is lijden—memimpin berarti menderita—menjadi relevan. Kepemimpinan bukan sekadar menikmati kewenangan, melainkan kesediaan menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.
Seorang pejabat publik tidak hanya dituntut hadir ketika panggung perayaan telah disiapkan. Ia juga harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan, menyampaikan kritik, atau mempertanyakan kebijakan pemerintah.
Kemerdekaan yang sejati karena itu tidak dapat diukur hanya dari seberapa meriah sebuah perayaan berlangsung. Ia juga harus dilihat dari seberapa jauh masyarakat memiliki ruang untuk hidup dengan bermartabat.
Merawat Nasionalisme dengan Menghadirkan Negara
Kini, Indonesia telah memasuki 81 tahun kemerdekaan. Selama lebih dari delapan dekade, bangsa ini telah melewati berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi kesempatan untuk bertanya kembali: apakah negara telah semakin dekat dengan rakyatnya?
Jika masih terdapat masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan, kehilangan kepercayaan karena praktik korupsi, atau merasa tidak didengar ketika menyampaikan kritik, maka perayaan kemerdekaan semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi.
Nasionalisme tidak akan tumbuh hanya karena slogan. Ia tumbuh ketika masyarakat merasakan keadilan, mendapatkan pelayanan yang layak, dan melihat negara hadir dalam kehidupan mereka.
Karena itu, mengembalikan makna kemerdekaan tidak semata-mata menjadi tugas masyarakat. Pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk memastikan kemerdekaan hadir dalam kebijakan dan pelayanan yang nyata.
Kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi keriuhan tahunan. Ia harus hadir dalam bentuk negara yang mampu melindungi hak warga, menghadirkan keadilan, memberikan pelayanan yang layak, dan berkomunikasi dengan bijaksana.
Sebab, ketika kemerdekaan hanya dirayakan dalam seremoni, tetapi tidak dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, yang perlu dipertanyakan bukanlah nasionalisme rakyat, melainkan sejauh mana negara telah menghadirkan makna kemerdekaan itu sendiri.
Kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang kita rayakan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang semestinya kita rasakan. (*)
Komentar 0
Jaga ruang diskusi tetap sehat, relevan, dan saling menghargai.