Lautan kader dan jargon memenuhi ruang-ruang diskusi. Suara janji-janji kepemimpinan terdengar nyaring dari panggung pelantikan, bersahutan dengan riuh tepuk tangan dan orasi membakar semangat dari para pimpinan di tingkat atas.
Setiap kali pergantian kepengurusan tiba, organisasi seolah menjelma menjadi panggung harapan. Sebuah momentum tulus dari para kader di bawah yang berharap pimpinan baru mereka benar-benar hadir untuk merangkul dan berjalan bersama.
Namun, ketika riuh tepuk tangan mereda dan euforia pelantikan kembali mengendap, sebuah tugu pertanyaan besar berdiri tegak di tengah kita: sudahkah organisasi ini benar-benar berjalan sesuai khitahnya?
Dalam pemikiran Immanuel Kant, kebebasan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan manusia menggunakan akal budi dan bertindak berdasarkan prinsip moral. Gagasan tersebut relevan untuk melihat kepemimpinan: seorang pemimpin tidak semestinya bergerak hanya karena tuntutan citra, gaya-gayaan panggung, atau tekanan struktural, tetapi karena kesadaran akan tanggung jawab moralnya terhadap orang-orang yang dipimpinnya.
Aristoteles menyebut bahwa kehidupan politik ideal diarahkan pada kebaikan bersama. Sementara itu, Paulo Freire menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan kesadaran dan pembebasan manusia. Jika kedua gagasan tersebut dibaca dalam konteks kaderisasi, komisariat seharusnya menjadi ruang tempat kader belajar memahami realitas, membangun kesadaran, dan bertumbuh bersama.
Sayangnya, ketika kita menengok ruang-ruang komisariat di berbagai sudut kampus hari ini, lentera itu tampak mulai meredup. Di sinilah persoalan yang lebih mendasar terlihat: fondasi organisasi justru dibiarkan bertahan dengan kekuatannya sendiri.
Di sebuah sekretariat kecil di pinggiran kampus, bisa jadi ada seorang Ketua Komisariat yang sedang duduk merapikan berkas-berkas kaderisasi. Berbulan-bulan ia berusaha menjaga ritme organisasi, merekrut kader baru, membangun komunikasi, dan memastikan proses kaderisasi tetap berjalan. Namun, ketika persoalan internal muncul dan membutuhkan arahan dari pimpinan cabang, kehadiran maupun pendampingan yang diharapkan tidak selalu datang.
Kondisi semacam ini membahwa beban kaderisasi dasar mulai dari rekrutmen, penanaman nilai, hingga pendampingan kader masih kerap bertumpu pada pengurus komisariat. Mereka dituntut menjaga keberlangsungan organisasi di tingkat akar rumput, tetapi pada saat yang sama belum selalu mendapatkan pendampingan yang memadai dari struktur di atasnya.
Di sekretariat yang sama, ruang diskusi yang seharusnya menjadi tempat bertumbuhnya gagasan dan kaderisasi terkadang justru berjalan sunyi. Bukan semata karena kader kehilangan semangat, tetapi juga karena pembinaan membutuhkan kehadiran, keteladanan, dan perhatian yang konsisten dari seluruh struktur organisasi.
Di tengah kelelahan pengurus komisariat, pimpinan cabang justru kerap disibukkan oleh agenda dan konsolidasi di tingkat yang lebih luas. Program-program besar memang penting untuk menjaga eksistensi dan jejaring organisasi. Namun, ketika perhatian dan sumber daya lebih banyak terserap pada agenda yang bersifat eksternal dan seremonial, kebutuhan komisariat berisiko terpinggirkan.
Di sinilah ironi itu muncul. Pimpinan cabang dapat terlihat aktif di berbagai ruang strategis, tetapi pada saat yang sama komisariat masih menunggu pendampingan, arahan, dan sekadar kehadiran untuk memastikan mereka tidak berjalan sendirian.
Memang benar, konsolidasi eksternal dibutuhkan untuk memperkuat posisi organisasi. Namun, eksistensi di luar tidak semestinya dibangun dengan mengorbankan fondasi di dalam. Sebab, jika ruang-ruang komisariat dibiarkan tumbuh tanpa pendampingan dan kader-kadernya berjuang tanpa arah yang jelas, untuk siapa sebenarnya panggung besar itu didirikan?
Pimpinan cabang tampaknya perlu kembali melihat jejak sejarah organisasinya sendiri. Organisasi ini tidak tumbuh besar hanya karena orasi di mimbar-mimbar elite, melainkan juga karena ruang-ruang diskusi kecil di tingkat komisariat. Dari ruang-ruang itulah kader intelektual dan kesadaran pergerakan tumbuh, melahirkan para penggerak yang mampu merespons persoalan dengan gagasan dan keberanian.
Seiring bertambahnya usia organisasi, keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya acara yang terlaksana. Kejayaan organisasi tidak akan berarti banyak jika orientasi kepemimpinan lebih sibuk mengejar gengsi struktural daripada memastikan kaderisasi di tingkat bawah berjalan dengan baik.
Sudah saatnya Pimpinan Cabang membenahi hubungan dengan komisariat secara nyata. Bukan sekadar melalui instruksi top-down yang formalistis, melainkan melalui kehadiran, pendampingan, komunikasi, dan kepedulian terhadap kader di tingkat dasar.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang hitung-hitungan LPJ di atas kertas atau pertarungan gengsi antarstruktur. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut bagaimana organisasi memandang martabat dan perjuangan para pengurus di tingkat komisariat.
Ketika keberadaan Ketua Komisariat diabaikan dan proses kaderisasi dibiarkan berjalan sendiri, cabang secara tidak langsung sedang mengirimkan pesan bahwa kerja-kerja kaderisasi di akar rumput bukanlah prioritas. Padahal, di sanalah proses paling awal pembentukan kader berlangsung.
Ketimpangan tersebut dapat semakin melebar. Di tingkat bawah, pengurus komisariat dituntut mempertahankan loyalitas anggota dan memastikan kader tetap bertumbuh, sementara pendampingan dari pimpinan cabang belum selalu hadir sebagaimana yang dibutuhkan. Kesetiaan pada proses akhirnya tidak cukup hanya diajarkan melalui instruksi, tetapi juga harus ditunjukkan melalui keteladanan.
Kebijakan cabang yang terlalu berfokus pada program jangka pendek tanpa menyentuh kebutuhan pendampingan kader berisiko menciptakan ilusi kemajuan. Panggung organisasi mungkin terlihat semakin besar, tetapi fondasinya justru dapat melemah jika ruang-ruang kaderisasi tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
Kita perlu mengingat kembali bahwa kekuatan organisasi tidak semata-mata diukur dari seberapa elok pimpinannya berorasi di podium, tetapi juga dari seberapa baik kader-kader di tingkat bawah dirawat dan dikembangkan.
Struktur yang kuat tidak dibangun dari kepatuhan satu arah, melainkan dari kepemimpinan yang mau turun, mendengarkan realitas, dan merespons kebutuhan di lapangan. Kehadiran pimpinan cabang di tengah komisariat menjadi salah satu jembatan penting untuk membangun kepercayaan dan kedewasaan dalam berorganisasi.
Oleh karena itu, menyapa dan menemui komisariat secara langsung, mendengarkan persoalan mereka, serta mendampingi proses kaderisasi bukan sekadar pilihan ketika ada waktu luang. Bagi seorang Ketua Cabang, kehadiran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.
Pada akhirnya, organisasi akan benar-benar hidup ketika setiap Ketua Komisariat merasa didukung, didengarkan, dan dihargai dalam perjuangannya. Bukan karena mereka dibiarkan menjadi fondasi yang menopang bangunan dari bawah, melainkan karena seluruh struktur bersedia merawat fondasi tersebut bersama-sama. Dari sanalah organisasi dapat tumbuh dengan lebih sehat, solid, dan berkelanjutan. (*)
Editor: Mazley Insafi
Komentar 0
Jaga ruang diskusi tetap sehat, relevan, dan saling menghargai.