Oleh: Muhammad Sayyid Mushaddaq, Ketua Bidang Kader PC IMM Kota Surabaya
Surabaya – Mengapa pendidikan di negeri ini terasa menjemukan? Mengapa sekolah dan kampus hanya menjadi tempat mengejar angka, bukan menumbuhkan makna? Mengapa belajar seolah hanya penting selama masih ada ujian dan skripsi?
Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara kita memaknai pendidikan. Di masyarakat, pendidikan sering kali hanya dipahami sebagai alat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nilai tinggi, ijazah mentereng, dan status sosial yang meningkat dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan. Akibatnya, ruang belajar kita berubah menjadi pabrik nilai, bukan taman pemikiran.
Padahal, dalam sejarah dan pemikiran para tokoh revolusioner, pendidikan justru ditempatkan sebagai alat utama pembebasan manusia. Paulo Freire, dalam bukunya, menyebut pendidikan dominan hari ini sebagai “banking education” yakni pendidikan yang menjadikan murid seperti celengan kosong, diisi oleh guru yang dianggap serba tahu. Murid tidak diberi ruang untuk bertanya, apalagi menggugat. Pendidikan seperti ini justru menciptakan ketundukan, bukan kesadaran.
Freire juga menawarkan alternatif yaitu pendidikan sebagai praksis pembebasan. Artinya, pendidikan harus melibatkan dialog, refleksi, dan aksi. Murid dan guru harus duduk setara sebagai subjek yang sama-sama belajar dari kenyataan hidup mereka. Pendidikan bukan tentang “mengisi kepala,” tapi membangkitkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial.
Melatih Manusia Berpikir
Gagasan ini juga sejalan dengan pemikiran Tan Malaka. Dalam bukunya Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika), Tan Malaka menegaskan bahwa pendidikan harus melatih manusia untuk berpikir logis, ilmiah, dan bebas dari tahayul atau dogma feodal. Pendidikan, baginya, adalah cara untuk memerdekakan rakyat dari kebodohan yang disengaja oleh sistem kolonial.
Sayangnya, sistem pendidikan di Indonesia hari ini belum banyak berubah dari masa kolonial. Guru masih dianggap paling benar, siswa tidak boleh bertanya “mengapa,” hanya “berapa.” Di universitas, kebebasan akademik sering dibatasi oleh birokrasi, ketakutan, dan komersialisasi. Pendidikan yang seharusnya membebaskan justru menjadi alat pembentukan warga yang patuh, bukan kritis.
Lebih parahnya lagi, pendidikan kita masih menutup diri dari realitas sosial. Anak-anak belajar tentang revolusi Prancis tapi tidak tahu apa yang terjadi di kampungnya sendiri. Mahasiswa sibuk menulis jurnal ilmiah tapi alergi membicarakan ketimpangan sosial yang ada di depan matanya. Sekolah dan kampus menjadi menara gading yang sepi dari persoalan rakyat.
Lalu, di tengah situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan?
Saya percaya bahwa mahasiswa, khususnya kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), punya peran penting untuk membalik keadaan. IMM yang lahir dari semangat pembaruan Muhammadiyah seharusnya tidak hanya menjadi penggembira organisasi, tapi aktor utama dalam membangun gerakan pendidikan yang membebaskan. Nilai-nilai IMM religiusitas, intelektualitas, dan humanitas harus dihidupkan dalam praksis pendidikan yang membentuk kader berpikir kritis, peduli, dan mampu menjadi obor perubahan.
Ruang-ruang perkaderan IMM seperti DAD dan DAM dan lain-lain idealnya bisa menjadi ladang subur untuk menyemaikan alternatif pendidikan yang berpijak pada realitas sosial, membuka ruang dialog, dan membentuk kesadaran. Bukan sekadar tempat “mentransfer materi,” tetapi menjadi rumah pemikiran yang merdeka dan membebaskan.
Pendidikan bukan soal berapa IPK-mu, tapi seberapa tajam pertanyaanmu terhadap dunia. Pendidikan bukan soal gelar yang kau sandang, tapi keberpihakanmu pada yang tertindas. Maka, ketika ruang kelas gagal membebaskan, ruang-ruang komunitas dan gerakan harus mengambil alih tugas suci itu.
Sudah saatnya kita bertanya ulang “Apa sebenarnya tujuan kita belajar?” (*)
