mm

Muhammad Rusydan Mirwan Hadid

Menulis untuk kesetaraan.

Ponorogo Charter (Bagian Kajian Isu Part II)

  DPD IMM Jawa Timur perlu mengakomodir pandangan alternatif dan kajian isu terkini dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari, kekuatan politik, kerjasama strategis, dsb. Pada bagian sebelumnya, telah dibahas salah satu poin dari kajian isu perihal Spiritualisme Kritis. Tulisan kali ini akan berfokus pada dua kajian isu lainnya yang diangkat…

Selengkapnya

Ponorogo Charter (Bagian Kajian Isu Part I)

  Kekuasaan, idealnya dijalankan beriringan dengan nilai-nilai moral (Maarif, 2019). Sebagaimana keniscayaan, hancurnya sebuah kekuasaan akan terjadi bilamana hal esensial tersebut tidak lagi dianggap penting. Dalam hal ini, DPD IMM Jawa Timur sebagai institusi yang dilimpahkan amanah untuk menggunakan kekuasaan, sudah semestinya mengakomodir pandangan-pandangan alternatif dalam proses pendistribusian kebermanfaatan dari kekuasaan yang diembannya. Pandangan-pandangan yang…

Selengkapnya

Ponorogo Charter (Bagian Pengantar)

  Umat Islam di Indonesia memiliki riwayat baik dalam proses berdialog. Seperti apa yang telah dicatat dalam sejarah terkait perumusan dasar negara. Perubahan rumusan nilai dasar negara dalam peristiwa Jakarta Charter atau yang disebut sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, menjadi momentum bersejarah yang akan terus diingat terkait betapa kritis dan terbukanya umat Islam…

Selengkapnya