Surabaya (26/8) – Ratusan kader IMM dari berbagai Komisariat di bawah naungan PC IMM Kota Surabaya menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin siang (26/8/2024).
Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya terkait berbagai isu di Kota Pahlawan.
Kader-kader IMM menyuarakan keprihatinan atas berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya, mulai dari keamanan, kesejahteraan masyarakat, hingga masalah lingkungan hidup.
Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya, Ramadhani Jaka Samudra menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan merupakan hasil evaluasi kritis terhadap kinerja Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
“Kami tidak hanya datang untuk berorasi, tapi juga membawa solusi. Tuntutan ini bukan sekadar suara dari mahasiswa, melainkan juga aspirasi dari warga yang kami wakili,” ujarnya.
Immawan yang akrab disapa Rama itu juga menyoroti maraknya kejahatan dan gangguan ketertiban umum yang terjadi di Surabaya akhir-akhir ini. Dia menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Surabaya.
“Surabaya harus menjadi kota yang aman dan nyaman untuk semua warganya, dan itu hanya bisa dicapai jika pemerintah benar-benar serius dalam menjaga ketertiban umum,” tambahnya.
Adapun sembilan tuntutan yang disampaikan oleh IMM Surabaya antara lain:
- Mengecam segala bentuk pembiaran terhadap kejahatan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
- Menuntut tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dan pihak terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- Mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan rentan seperti kaum dhuafa, penyandang disabilitas, dan masyarakat mustadh’afin.
- Menuntut perbaikan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur serta transportasi publik agar dapat berfungsi optimal.
- Mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih serius dalam mengelola lingkungan hidup, termasuk penanganan polusi, limbah, dan sampah yang mencemari kota.
- Mendesak penyelesaian masalah agraria, terutama terkait dengan surat ijo, dengan mengutamakan prinsip keadilan.
- Menuntut peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kualitas pendidikan di Surabaya.
- Mendesak pelibatan partisipasi mahasiswa dalam pembangunan dan pengembangan Kota Surabaya.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024.
Aksi ini berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. IMM Surabaya mendesak pemerintah dapat segera menanggapi tuntutan mereka untuk mewujudkan Surabaya yang lebih baik dan aman bagi seluruh warganya.
Rama berharap agar tuntutan ini dapat menjadi bahan rekomendasi dalam pembangunan Kota Surabaya yang lebih baik di masa depan. “Kami berharap pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga segera bertindak,” pungkasnya.
*Penulis adalah Sekretaris Bidang RPK PC IMM Kota Surabaya dan Ketua Cendekiawan Institute.
Tentang Penulis
