Surabaya (25/9) – PC IMM Kota Surabaya menyampaikan apresiasi atas sikap Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang dengan tegas menolak proyek reklamasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land. Sikap tersebut dinilai sebagai langkah berani dan penting dalam melindungi kepentingan warga, terutama nelayan, petani tambak, dan masyarakat terdampak.
Ketua PC IMM Surabaya, Ramadhani Jaka Samudra menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan Wali Kota yang sejalan dengan aspirasi masyarakat.
“Kami sangat menghargai sikap berani Wali Kota Eri Cahyadi yang menolak reklamasi. Ini merupakan awal yang baik dalam perjuangan bersama melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat kecil. Kami berharap beliau terus konsisten dalam membela kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Jumat (20/9/2024), ratusan warga pesisir pantai timur Surabaya bersama mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Jawa Timur dan Balai Kota Surabaya. Aksi tersebut menuntut Wali Kota untuk bersikap tegas menolak proyek reklamasi yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan nelayan.
Selanjutnya, pada Selasa (24/9/2024), Eri Cahyadi menerima audiensi Forum Masyarakat Madani Maritim sejumlah 20 orang yang terdiri dari beberapa elemen, seperti KUB Nelayan, Petani Tambak, LPMK, LBH Surabaya, Perwakilan Kepemudaan (PC IMM Kota Surabaya dan PMKRI Cabang Surabaya), pers, dsb.
Eri Cahyadi menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah mengirim surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyampaikan sejumlah keberatan terkait proyek reklamasi. Ia juga menyatakan keterkejutannya atas kurangnya koordinasi dari PT. Granting Jaya, pengembang proyek, dengan pemerintah kota.
Ia menegaskan bahwa meskipun proyek ini bukan sepenuhnya berada dalam wewenang Pemkot, pihaknya tetap berkomitmen menyuarakan penolakan warga Surabaya kepada pemerintah pusat. “Pokoknya jangan sampai ada yang mengganggu dan merusak Surabaya,” tegas Eri.
Pada akhir pertemuan, Eri Cahyadi menandatangani surat penolakan reklamasi dari warga yang nantinya akan dikirimkan kepada Presiden RI, sebuah langkah yang disambut positif oleh IMM dan kelompok masyarakat lainnya.
Pasca penandatanganan ini, Rama menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Eri Cahyadi, “Saya berharap penandatanganan surat penolakan oleh Walikota Surabaya bukanlah akhir dari perjuangan. Karena perjuangan untuk mencabut PSN Surabaya Waterfront Land sangat panjang karena harus menghadapi pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat.”
*Penulis adalah Sekretaris Bidang RPK PC IMM Kota Surabaya dan Ketua Cendekiawan Institute.
Tentang Penulis
