Pergerakan kaum buruh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh organisasi buruh internasional pada masa menguatnya fragmentasi ideologi komunisme dan sosialisme. Kuatnya pengaruh ideologi tersebut melahirkan gerakan buruh kolektif dengan basis simpatisan yang besar di tingkat internasional hingga melahirkan momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei.

Secara historis, Hari Buruh Internasional atau May Day berakar dari demonstrasi kaum buruh di Haymarket, Chicago, pada 4 Mei 1886. Peristiwa Haymarket kemudian menjadi penanda awal peringatan hari buruh secara rutin dan tahunan di berbagai negara. Dari perkembangan itu pula, gerakan buruh internasional memiliki simbol perjuangan berupa mars “Internasionale” yang hingga kini masih sering terdengar dalam aksi-aksi peringatan Hari Buruh Internasional di berbagai belahan dunia.

Pergerakan organisasi buruh internasional memiliki hubungan erat dengan fragmentasi ideologi politik dan kepentingan tertentu. Dalam konteks internasional, gerakan buruh bertemu dengan ideologi sosialisme yang berpihak pada perjuangan kaum pekerja untuk melawan kesewenang-wenangan pemilik modal melalui sistem kapitalisme.

Awal kemunculan sosialisme, terutama melalui pemikiran Karl Marx, menempatkan perjuangan hak-hak kaum proletariat sebagai fokus utama melawan dominasi kaum borjuis. Dari sini tampak bahwa sosialisme, komunisme, dan perjuangan kaum buruh memiliki keterkaitan erat dalam membangun gerakan perlawanan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi.

Kaum buruh sebagai kelompok proletariat kemudian menjadi basis penting bagi penyebaran ideologi sosialisme dan komunisme di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut masuk ke Indonesia melalui organisasi Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang diprakarsai oleh Henk Sneevliet. Gagasan sosialisme yang dibawa Sneevliet memengaruhi pemikiran sejumlah tokoh kebangsaan Indonesia, seperti Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta.

Pada masa itu, masyarakat Indonesia relatif mudah menerima ideologi sosialisme karena situasi kolonialisme yang masih menindas rakyat. Penolakan terhadap kolonialisme menjadi titik temu perjuangan antara kelompok sosialisme dengan masyarakat Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaan.

Dalam perkembangannya, ISDV kemudian berubah nama menjadi Partai Komunis Hindia (PKH), yang menjadi wadah bagi tokoh-tokoh revolusioner kiri progresif seperti Tan Malaka dan Alimin.

Namun, jauh sebelum partai-partai politik berkembang, gerakan buruh sebenarnya telah muncul lebih dahulu melalui organisasi serikat pekerja. Salah satu organisasi buruh pertama pada masa pra-kemerdekaan adalah Nederlandsch-Indische Onderwijzers Genootschap (NIOG).

Organisasi ini pada awalnya bergerak di sektor buruh transportasi dan perkebunan, sebelum kemudian sebagian anggotanya berafiliasi dengan Budi Utomo dan Sarekat Islam. Berdirinya NIOG menjadi penanda lahirnya berbagai serikat buruh lain, seperti serikat buruh perkeretaapian negara maupun swasta.

Ketika Belanda meninggalkan Indonesia dan kekuasaan diambil alih Jepang pada 1942–1945, banyak organisasi buruh dibubarkan. Meski demikian, semangat perjuangan kaum buruh tetap bertahan melalui gerakan-gerakan ideologis yang terus berkembang di tengah situasi penjajahan.

Pasca kemerdekaan Indonesia, organisasi buruh kembali berkembang. Pada awal pemerintahan Republik Indonesia terbentuk Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan Barisan Buruh Wanita (BBW). Pada 1946, BBI kemudian dilebur menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI). Akan tetapi, dinamika internal menyebabkan sebagian anggota keluar dan membentuk Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GASBV).

Melalui peran Alimin dan Harjono, GASBI dan GASBV akhirnya kembali melebur dalam wadah baru bernama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Kehadiran SOBSI menandai perkembangan gerakan buruh Indonesia yang semakin progresif. Meski bukan organisasi politik, SOBSI memiliki kekuatan politik yang besar hingga akhirnya berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada dekade 1950–1960-an.

Perjuangan kaum buruh terus berlanjut pada masa Orde Baru hingga Reformasi. Dalam perkembangannya, organisasi buruh semakin beragam dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik pemerintah. Hal tersebut terlihat dari lahirnya Partai Buruh yang dipimpin oleh Said Iqbal. Partai Buruh didirikan pada 5 Oktober 2021 dan menjadi salah satu partai yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Basis kader Partai Buruh berasal dari berbagai konfederasi serikat pekerja di Indonesia, terutama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Lahirnya Partai Buruh juga tidak dapat dipisahkan dari polemik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020.

Pada saat itu, KSPI dan KSPSI menjadi dua konfederasi yang aktif melakukan penolakan melalui aksi massa dan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pengalaman perjuangan kolektif tersebut kemudian menjadi modal bagi serikat buruh untuk membangun kekuatan politik melalui jalur legislatif.

Dengan demikian, sejarah perjuangan kaum buruh di Indonesia selalu berkaitan erat dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang pada setiap periode pemerintahan. Dari masa kolonial hingga era reformasi, gerakan buruh menunjukkan upaya konsisten untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan mendorong negara agar mengakomodasi kepentingan kaum buruh melalui kebijakan publik.